Media Berita Kota Batu – Penindakan Rokok Ilegal di Kota Batu memasuki fase yang lebih tegas setelah Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kota Batu menyampaikan hasil operasi penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal dalam konferensi pers di Balai Kota Among Tani. Kedua institusi ini ingin menunjukkan transparansi kepada publik dan memastikan masyarakat memahami besarnya dampak peredaran rokok ilegal serta minuman beralkohol tanpa izin.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, memimpin pemaparan tersebut dan menjelaskan seluruh rangkaian penindakan yang berlangsung sejak Juli hingga Desember 2025. Ia menunjukkan data empat perkara dengan jumlah sitaan mencapai 94.284 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Selain itu, tim gabungan juga menyita 30 botol atau 18 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Johan menegaskan bahwa setiap barang hasil sitaan berasal dari operasi langsung di lapangan berdasarkan informasi masyarakat dan temuan intelijen Bea Cukai.
Tim gabungan menghitung total nilai barang sitaan mencapai Rp143.446.940. Mereka juga mengestimasi potensi kerugian negara yang muncul akibat peredaran barang ilegal tersebut senilai Rp73.494.984. Johan menekankan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan industri rokok yang taat aturan serta membahayakan masyarakat karena tidak melalui pengawasan mutu.
Baca Juga : Sekda Apresiasi Polres Batu Award 2025
Pemerintah Kota Batu mendukung penuh langkah Bea Cukai dalam mengendalikan peredaran produk ilegal. Pemkot terus menggalang kerja sama dengan aparat serta komunitas masyarakat untuk menemukan titik rawan distribusi rokok ilegal. Mereka juga mengajak pelaku usaha untuk mematuhi aturan cukai demi menjaga persaingan usaha yang sehat.
Melalui kolaborasi ini, kedua institusi ingin memperkuat efek jera serta mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Batu. Rangkaian Penindakan Rokok Ilegal yang mereka jalankan menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pendapatan negara, kesehatan masyarakat, dan stabilitas industri legal di wilayah tersebut.
