Media Berita Kota Batu – Pemerintah Desa di Kota Batu kini harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Pemangkasan tersebut mencapai Rp168,8 miliar untuk Kota Batu, dan berdampak langsung pada berkurangnya Dana Desa (DD) sebesar Rp3,2 miliar.
Pemangkasan TKD Berdampak pada Program Desa
Pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat desa karena Dana Desa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah kepala desa di Kota Batu mengaku tengah melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran tahun depan.
“Dengan pengurangan ini, kami harus melakukan prioritas ulang terhadap program yang sudah direncanakan. Fokusnya akan lebih pada kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Batu, Supriyanto, Kamis (23/10/2025).
Baca Juga : Pemerintah Desa di Kota Batu Rasakan Dampak dari Pemangkasan TKD
Menurutnya, kegiatan bersifat infrastruktur skala kecil hingga bantuan sosial masyarakat akan menjadi prioritas. Sementara proyek tambahan yang tidak mendesak kemungkinan akan ditunda.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi
Pemerintah Kota Batu melalui DPMD juga mendorong seluruh desa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Serta memperkuat aspek transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Langkah ini dinilai penting agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski dengan keterbatasan dana.
“Pemerintah desa diminta untuk melakukan penyesuaian kegiatan sesuai kemampuan anggaran yang baru, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Supriyanto.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan optimalisasi pendapatan asli desa (PADes). Misalnya melalui pengembangan potensi wisata desa, produk lokal, dan kerja sama ekonomi masyarakat.
Harapan untuk Dukungan Tambahan
Sementara itu, sejumlah kepala desa berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran pemangkasan untuk wilayah kecil seperti Kota Batu yang memiliki keterbatasan fiskal.
“Kami memahami kondisi nasional, tapi bagi desa kecil seperti kami, pemangkasan Dana Desa cukup terasa dampaknya. Kami berharap ada kebijakan tambahan atau insentif untuk program prioritas,” ujar salah satu kepala desa di Kecamatan Junrejo.
Dengan pemangkasan TKD ini, Pemerintah Desa di Kota Batu dihadapkan pada tantangan baru untuk tetap menjaga produktivitas dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah pun menegaskan akan terus melakukan pendampingan agar pembangunan desa tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
